Rabu, 01 Mei 2013

pemasangan implan


video anak lucu


PERKEMBANGAN KB DI INDONESIA

PERKEMBANGAN KB DI INDONESIA
Sejarah KB di Indonesia
1.      Dasar pembentukan  Organisasi KB
Kesadaran manusia tentang pentingnya masalah kependudukan di mulai sejak bumi di huni oleh ratusan jiwa manusia.
Plato ( 427-347 SM ) menyarankan agar pramata social dan pemerintah sebaiknya di rencanakan dengan pertumbuhan penduduk yang stabi sehingga terjadi keseimbangan antara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
Malthus ( 1766 – 1834 ) pada jaman industry sedang berkembang manusia jangan terlalu banyak berkhayal bahwa dengan kemampuan tekhnologi mereka akan dapat memenuhi segala kebutuhan karna pertumbuhan manusia laksana deret ukur, sedangkan pertumbuhan dan kemampuan sumber daya alam untuk memenuhinya berkembang dalam deret hitung. Dengan demikian dalam suatu saat, manusia akan sulit untuk memenuhi segala kebutuhannya karna SDA yang sangat terbatas.
Pernyataan Malthus yang merupakan kekhawatiran terhadap pertumbuhan penduduk telah muncul kepermukaan di Negara besar seperti : China, India, dan termasuk Indonesia.
Tahun 1978, WHO dan UNICEF melakukan pertemuan di Alma Ata yang memusatkan perhatian terhadap tingginya angka kemaatian Maternal perinatal. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menetapkan konsep primary Health Care yang memberikan pelayanan antenatal, persalinan bersih dan aman, melakukan upaya penerimaan keluarga berencana, dan meningkatka layanan rujukan.
Tahun 1984, population conference di Meksico, menekankan arti pentingnya hubungan antara tingginya fertilitas dan interval yang pendek terhadap kesehatan dan kehidupan Ibu dan perinatal.
Perkembangan laju peningkatan pertumbuhan pendudukan di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Tanpa adanya usaha- usaha pencegahan perkembangan laju peningkatan penduduk yang terlalu cepat, uasaha- usaha di bidang pembangunan ekonomi dan social yang telah di laksanakan dengan maksimal akan tidak berfaedah.
Dapat dikemukakan bahwa untuk dapat menyelamatkan nasib manusia di muka bumi tercinta ini, masih terbuka peluang untuk meningkatkan kesehatan reproduksi melalui gerakan yang lebih intensif pada pelaksanaan KB.
Tanpa gerakan KB yang makin intensif maka manusia akan terjebak pada kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan yng merupakan malapetaka manusia yang paling dahsyat dan mencekam. Gerakan Kb yang kita kenal sekarang bermula dari kepeloporan bebe rapa orang tokoh, baik dalam maupun luar negri. Sejak saat itulah berdirilah perkumpulan-perkumpulan KB diseluruh dunia termasuk Indonesia yang mendirikan PKBI (perkumpulan warga berencana Indonesia)

2.      Peristiwa Bersejarah dalam Perkembangan KB di Indonesia
a.       Pada bulan Januari 1967 di adakan symposium kontrasepsi di Bandung yang diikuti oleh masyarakat luas melalui media masa
b.      Pada bulan Februari 1967 diadakan kongres PKBI pertama yang mengharapka agar KB sebagai program pemerintah segera dilaksanakan
c.       Pada bulan April 1967 Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin menganggap bahwa sudah waktunya kegiatan KB dilancarkan secara resmi di Jakarta dengan menyelenggarakan proyek KB DKI Jakarta Raya
d.      Tanggal 16 agustus 1967 gerakan KB di Indonesia memasuki era peralihan pidato pemimpin Negara selama orde lama. Organisasi pegerakan dilakukan oleh tenaga suka rela dan beroperasi secara diam- diam karena kepala Negara waktu itu anti terhadap KB , maka dalam orde baru gerakan KB di akui dan di masukan dalam program pemeritah
e.       Bulan Oktober 1968 berdiri lembaga KB nasional ( LKBN ) yang sifatnya semi pemerintah yang dalam tugasnya di awasi dan di bombing oleh mentri Negara kesejahteraan rakyat, merupakan kristalisasi dan kesungguhan pemerintah dalam kebijakan KB
Peristiwa peristiwa bersejarah didalam perkembangan di Negara Indonesia adalah masuknya program KB itu kedalam repelita I. adanya KUHP pasal 283 yang melarang menyebarluaskan gagasan KB sehingga kegiatan penerangan dan pelayanan masih dilakukan secara terbatas.

3.      Tahap –Tahap program KB Nasional
Adapun tahap kebijakan pemerintah dalam penyelenggarakan program KB Nasional di Indonesia adalah
a.       Tahun 1970 – 1980 di kenal dengan Manajement For The People
                                            i.            Pemerintah lebih banyak berinisiatif
                                          ii.            Partisipasi masyarakat rendah sekali
                                        iii.            Terkesan kurang demokratif
                                        iv.            Ada unsure pemaksaan
                                          v.            Berorientasi pada target
b.      Tahun 1980 – 1990 terjadi perubahan pada Manajement With The People
                                            i.            Pemaksaan di kurangi
                                          ii.            Di mulainya program safari pada awal 1980_an
c.       Tahun 1985 – 1988 pemerintah menetapkan program KB Lingkaran Biru, dengan kebijakan:
                                            i.            Masyarakat bebas memilih kontrasepsi yang akan dipakainya meskipun masih tetap dipilhkan jenis kontrasepsinya.
                                          ii.            Dari 5 jenis kontrasepsi di pilihkan salah satu dari jenisnya
d.      Tahun 1988 terjadi perkembangan kebijakan, pemerintah menerapkan program Kb Lingkar Emas yaitu:
                                            i.            Pilih alat kontrasepsi sepenuhnya diserahkan pada peserta, asal jenis kontrasepsi sudah terdapat di departemen kesehatan.
                                          ii.            Masyarakat sudah mulai membayar sendiri untuk alat kontrasepsinya.
e.       Tahun 1998 terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan kelurga ( Income Generating ) pada tanggal 29 juni 1994 presiden Suharto di sidoarjho melaksanakan plesterisasi / lantainisasi rumah- rumah secara gotong royong untuk keluarga presejahtera



Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perkembangan KB di Indonesia
·         Sosial Ekonomi
Tinggi rendahnya status sosial dan keadaan ekonomi penduduk Indonesia di pengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan program KB di Indonesia. Kemajuan program KB tidak bisa lepas dari tingkat ekonomi masyarakat karena berkaitan dengan kemampuan untuk membeli alat kontrasepsi yang digunakan.
Dengan suksesnya program KB maka perekonomiansuatu negara akan lebih baik karen dengan anggota keluarga yang sedikit kebutuhan dapat lebih tercukupi dan kesejahteraan dapat terjamin.
·         Budaya
Sejumlah faktor budaya dapat mempengaruhi klien dalam memilih metode kontrasepsi, faktor – faktor ini meliputi salah pengertian dalam masyarakat mengenai berbagai metode, kepercayaan religius, serta budaya, tingkat pendidikan persepsi mengenai resiko kehamilan dan status wanita.
·         Pendidikan
Beberapa studi telah memperlihatkan bahwa metode kalender lebih banyak di gunakan oleh pasangan yang lebih berpendidikan. Dihipotesiskan bahwa wanita berpendidikan menginginkan keluarga berencana yang efektif, tetapi tidak rela untuk mengambil resiko yang terkait sebagai metode kontrasepsi.
·         Agama
Para akseptor wanita mungkin berpendapat bahwa perdarahan yang tidak teratur  yang disebabkan sebagian metode hormonal akan sangat menyulitksn mereka selama haid mereka dilarang bersembahyang. Disebaagian masyarakat, wanita hindu dilarang mempersiapkan makanan selama haid yang tidak teratur dapat menjadi masalah.

·         Status Wanita
Status wanita dalam masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan mereka memperoleh dan menggunakan berbagai metode kontrasepsi didaerah daerah yang status wanitanya meningkat, sebagian wanita memiliki pemasukan yang lebih besar untuk membayar metode – metode yang lebih mahal serta memiliki lebih banyak suara dalam mengambil keputusan. Juga di daerah yang wanitanya lebih dihargai, mungkin hanya dapat sedikit pembatasan dalam memperoleh berbagai metode, misalnya peraturan yang mengharuskan persetujuan suami sebelum layanan KB dapat diperoleh.

Organisasi Organisasi KB di Indonesia
1.      Organisasi non pemerintah yaitu PKBI ( Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
Pada tahun 1953, sekelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan, khususnya dari kalangan kesehatan memulai prakarsa kegiatan KB, kegiatan kelompok ini berkembang hingga berdirilah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ( PKBI ). Pada tahun 1957 tepatnya pada tanggal23 Desember 1957 dengan Dr. R Soeharto sebagai ketua PKBI adalah pelopor pergerakan keluarga berencana yang membantu masyarakat yang memerlukan bantuan secara sukarela.

Tujuan dari PKBI adalah memperjuangkan terwujudnya keluarga sejahtera melalui 3 macam usaha yaitu :
·         Mengatur kahamialn
·         Mengobati kemandulan
·         Memberi nasehat perkawinan
Pada tahun 1970 LKBN di bubarkan oleh pemerintah dan kemudian di bentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ).
2.      Organisasi pemerintah yaitu BKKBN ( Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional )
Keputusan presiden RI Nomor 8 tahun 1970 tentang BKKBN yaitu Depkes sebagai unit pelaksanaan program KB. BKKBN yaitu badan resmi pemerintah yang bertamnggung jawab penuh mengenai pelaksanaan program KB di Indonesia. Keuntungan dari BKKBN adalah
·         Memungkinkan promram- program melepaskan diri pendekatan klinis yang jangkauannya terbatas.
·         Memungkinkan besarnya peranan pakar – pakar non medis dalam mensukseskan program keluarga berencana di Indonesia melalui pendekatan ke masyarakat.
Sedangkan fungsi BKKBN adalah pengkoordinasi, perencana, perumus kebijakan, pengawas  pelaksana dan evaluasi. Pada waktu itu tujuan program keluarga berencana adalah :
o   Memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak keluarga dan bangsa.
o   Mengurangi angka kelahiran untuk menaikan taraf hidup rakyat dan bangsa.

Dalam perkembangan selanjutnya BKKBN mengembangkan lagi kegiatannya menjadi program nasional kependudukan dan KB (KKB) yang pada waktu ini mempunyai 2 tujuan :
·         Tujuan demografis,yaitu mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk berupa penurunan angka fertilitas dari 44 permil pada tahun 1979 menjadi 22 permil pada tahun 1990 atau 50 % dari keadaan pada tahun 1971.
·         Tujuan normatif,yaitu dapatdihayati norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS) yang pada satu waktu akan menjadi falsafah hidup masyarakat dan bangsa indonesia.
Visi dan Msi BKKBN

Visi tahun 2001
  “ Membangun keluarga berkualitas pada tahun 2010 “

Misi
·         Memberdayakan masyarakat
·         Menggalang kemitraan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan,kemandirian dan ketahanan keluarga
·         Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
·         Meningkatkan upaya pemberdayaan wanita dalam
·         Mewujutkan kesetaraan gender melalui program KB
·         Mempersiapakan SDM berkualitas sejak pembuahaan
·         Menyediakan data dan informasi dalam skala mikro



Tujuan
Memberikan kontribusi, terciptanya penduduk yang berkualitas, SDM yang bermutu dan meningkatnya kesejahteraan keluarga.

Sasaran
·         Sasaran penggarapan program
·         Pada keluarga, kelompok, dan institusi masyarakat pedesaan
·         Sasaran pencapaian program
·         Memberikan pelayanan pada peserta KB baru dan KB aktif
·         Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga melalui peningkatan
Kualitas dan kuantitas
·         Meningkatkan jumlah kelompok UPPKS

1.      BKKBN pusat
Melalui kepres no. 38 tahun 1978 tentang tugas pokok BKKBN. BKKBN pusat berfungsi untuk mempersiapakn kebijakan umum dan mengkoordinasi pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya, baik ditingkat pusat maupun daerah, serta mengkoordinasi penyelenggaraan dilapangan.
2.      BKKBN Prop. / Kab / Kota
Melalui surat keputusan Kep. BKKBN provinsi dan perwakilan BKKBN  kabupaten / Kota , BKKBN Provinsi ? Kabupaten / Kota berfungsi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKKBN di provinsi dan kabupaten / Kota yang antara lain :
·         Menkoordinir penyelanggaraan KB di tingkat provinsi kabupaten / kota
·         Mengadakan rapat koordinasi melibatkan pihak-pihak terkait.
·         Mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan program KB
·         Menyusun dan pelaporan KB ke tingkat provinsi maupaun pusat
3.      Tingkat Kecamatan
BKKBN tingkat kecamatan berfungsi:
·         Mengkoordinasi penyelenggaraan KB tingkat kecamatan.
·         Mengadakan rapat koordinasi melibatkan pihak-pihak terkait.
·         Mengdakan evaluasi pelaksanaan program KB berdasarkan laporan dan cakupan wilayah.
·         Pelaporan pelaksanaan kegiatan program KB ke tingkat Kabupaten / Kota.
4.      Tingkat desa (PPKBD / sub PPKBD)
Fungsi dari PPKBD / sub PPKBD yang berada di tingkat desa antara lain :
·         Memberikan pelayanan kontrasepsi sederhana dan pil KB ulangan pada peserta KB
·         Membina kelestarian peserta KB
·         Memberi nasehat-nasehat untuk peserta KB akibat efek samping bila perlu merujuk
·         Pencatatan dan pelaporan sederhana
·         Memotivasi calon peserta KB baru
·         Membantu PLKB di daerahnya
·         Membantu penanggulangan isu-isu yang merugikan gerakan KB bersama aparat yang berwenang
·         Menerima, menyimpan dan menyalurkan alat kontrasepsi sederhana
5.      Tingkat pos pelayanan terpadu (posyandu / pos kesehatan terpadu)
Petugas KB di tingkat posyandu berfungsi antara lain :
·         Membantu petugas KB dalam pendataan peserta KB
·         Membina kelestarian peserta KB dan penanggulangan isu-isu yang merugikan program KB
·         Melayani kontrasepsi sederhana dan pil ulang
·         Pelayanan rujukan sesuai kemampuan
·         Pencatatan dan pelaporan
·         Membantu pelaksanaan kegiatan integrasi dengan kegiatan KIA, imunisasi, konseling, upaya PKMD, upaya UPPKS,gizi dan penaggulangan diare
6.      Kelompok-kelompok akseptor
Kelompok-kelompok akseptor berfungsi antara lain :
·         Memberikan pelayanan KIE
·         Memberikan alat kontrasepsi sederhana, pil ulangan
·         Memotivasi dan penanggulangan isu-isu akibat pemakaian alat kontrasepsi
·         Melakukan pencatatan
·         Mengupayakan kemandirian ber KB bagi anggotanya
·         Merujuk anggotanya yang mengalami kontrasepsi
7.      Peserta KB
Peserta KB berfungsi :
·         Menerima jasa pelayanan KB
·         Meningkatkan kemandirian ber KB



REFERENSI

*      Hartanto, Hanafi. 2004. Keeluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta: CV Muliasari.
*      Handayani, Sri. 2010. Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana. Yogyakarta: Pustaka Rihanna.
*      Meilani, Niken.2010. Pelayanan Keluarga Berencana. Yogyakarta: Fitramaya.


SOAL
1.      Pada tahun berapa pertama kali KB masuk ke Indonesia
a.       1970
b.      1957
c.       1976
d.      1967
2.      Pada tahun berapa LKBN dibubarkan dan kemudian didirikan BKKBN
a.       1970
b.      1956
c.       1987
d.      1968
3.      Siapa pelopor atau ketua pembentukan PKBI
a.       Dr. R Soeharto
b.      Dr. Hanafi Hartanto
c.       Dr. Hanafi Hartono
d.      Ali Sadikin
4.      Pada tahun berapa pemerintah membentuk program KB ” Manajement for The People
a.       1970
b.      1880
c.       1990
d.      1978

5.      Pada tahun berapa perubahan ” Manajement for The People” menjadi ” Manajement With The People
a.       1970
b.      1980
c.       1990
d.      1978
6.      Tahun 1988 terjadi perkembangan kebijakan, pemerintah menerapkan program Kb yaitu
a.       Lingkar Mas
b.      Lingkar biru
c.       Lingkar jati
d.      PKBI
7.      Beberapa pernyataan di bawah ini :
                                i.            Genetik
                              ii.            Status wanita
                            iii.            Budaya ekonomi
                            iv.            Spikis
Dari data di atas yang merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan KB di Indonesia adalah..
a.       i, ii, iii
b.      ii, dan iii
c.       i dan iii
d.      i dan iv
8.      Dalam perkembangan selanjutnya BKKBN mengembangkan lagi kegiatannya menjadi program nasional kependudukan dan KB (KKB) yang pada waktu ini mempunyai 2 tujuan yaitu :
a.       Tujuan Normatif dan tujuan Deskriptif
b.      Tujuan Demografis dan tujuan Normatif
c.       Tujuan Spesific dan tujuan General
d.      Tujuan Demokratif dan tujuan deskriptif
9.      Mengdakan evaluasi pelaksanaan program KB berdasarkan laporan dan cakupan wilayah.
Pelaporan pelaksanaan kegiatan program KB ke tingkat Kabupaten / Kota.
Pernyataan di atas merupakan fungsi dari BKKBN ditingkat..
a.       Desa
b.      Kecamatan
c.       Kabupaten
d.      Propinsi
10.  Menerima jasa pelayanan KB
Meningkatkan kemandirian ber KB
Pernyataan di atas merupakan fungsi BKKBN di tingkat
a.       Kelompok – kelompok Akseptor
b.      Peserta KB
c.       Kecamatan
d.      Desa


JAWABAN
1.      B
2.      A
3.      A
4.      A
5.      B
6.      A
7.      B
8.      B
9.      B
10.  B